25/10/2011
Salah satu produk Bappenas yang lahir pada 2011 ini adalah dokumen Rencana Proyek Kerjasama Pemerintah-Swasta 2011 (RPKPS atau PPP Book) yang di dalamnya terdapat 79 proyek KPS. Menurut Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Ir. Dedy S. Priatna, MSc, dari total 79 mega proyek PPP, baru dua proyek yang sudah mulai berjalan, proyek air minum di Kabupaten Tangerang dan pembangkit listrik tenaga batubara di Jawa Tengah.
Oleh karena itu, dukungan pemerintah terhadap investasi swasta perlu ditingkatkan. Namun, untuk proyek pembangunan jalan tol misalnya, dukungan berupa subsidi operasional dan perpanjangan konsensi tidak mungkin dilakukan karena keterbatasan dana pemerintah dan jangka waktu menjadi terlalu panjang.
“Dukungan dan jaminan pemerintah selalu menjadi isu yang selalu ingin dikemukakan oleh calon investor. Isu tersebut sangat berpengaruh terhadap keinginan investor berpartisipasi dalam transaksi KPS di Indonesia. Mekanisme viability gap funding masih belum kondusif bagi investor,” ungkap Pak Dedy.
Selain itu, lanjut Pak Dedy, garansi politik (political risk) merupakan hal penting lainnya sebagai jaminan bagi investor untuk menanamkan modalnya di proyek-proyek infrastruktur PPP. “Garansi politik itu tidak ada yang jual. Hal inilah yang sering ditanyakan para investor”, kata Pak Dedy.
Tidak hanya itu, Pak Dedy juga menyinggung masalah revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 13 Tahun 2010 tentang partisipasi swasta dalam pembangunan infrstruktur dengan keluarnya Perpres No. 56 Tahun 2011 untuk memberikan kejelasan tentang prosedur pengadaan, peran pemerintah dalam penyediaan lahan serta kejelasan badan usaha.
(Humas)
Keterbatasan dana hambat infrastruktur
Warta
INDRA WIDYASTUTI
WASPADA ONLINE
(tribunnews.com)
MEDAN - Kurangnya ketersediaan infrastruktur di Indonesia dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan pendanaan pemerintah. Saat ini, potensi pendanaan bagi infrastruktur tidak lebih dari 25 persen dari APBN atau hanya 1 persen dari gross domestic product (GDP).
Padahal, untuk mencapai target ketersediaan infrastruktur, minimum pendanaan yang dibutuhkan adalah sekitar lima persen dari GDP. Bila dibandingkan dengan India sudah mencapai 7-8 persen dan China (9-10 persen). Berdasarkan The global Competitiveness Report 2011-2012 yang diterbitkan World Economic Forum, daya saing Indonesia berada di peringkat 46 dari 142 negara yang dinilai. Kondisi ini turun dua tingkat dibanding tahun 2010-2011. Dan infrastruktur merupakan salah satu penyebab turunnya daya saing dan terhambatnya percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan khusus infrastruktur, Indonesia berada di peringkat 90.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Armida S Alisjahbana, pada Seminar Nasional Diseminasi Produk-produk Perencenaan Kementrian PPN/Bappenas di Hotel Madani Medan, hari ini mengatakan, paradigma baru dalam pembangunan infrastruktur sangat diperlukan yaitu dengan menggunakan skema kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) dalam pembangunan infrastruktur.
Dia menyebutkan, skema KPS sebagai implementasi paradigma 'not business as usual' dalam pembangunan infrastruktur bukan hanya sebagai prasyarat atau precondition investasi, tetapi juga merupakan lahan investasi bagi pihak swasta. "Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah diminta lebih proaktif dan harus melihat program infrastruktur ini sebagai program prioritas strategis sampai tahun 2014," pungkasnya.
Editor: PRAWIRA SETIABUDI
(dat06/wol/rls)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar